Header Ads

Luar Biasa!!! Puluhan Ribu Kontraktor Tutup di Era Jokowi, Banyak yang Belum Dibayar


Kontraktor swasta nasional tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) jumlahnya menyusut tajam. Dari mulanya sekitar 70 ribu hingga 80 ribu anggota, kini hanya sekitar 35 ribu anggota.

Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rahmadi mengatakan, jumlah anggota mengalami penyusutan tajam terutama sejak adanya proyek strategis nasional (PSN).

"Di era Pak Jokowi masuknya PSN, semua penugasan, ini kan penugasan semua," kata dia kepada detikFinance saat dihubungi detikFinance, Senin (7/1/2019).

Proyek-proyek tersebut, kata dia, bernilai besar. Sehingga, proyek-proyek ini digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Diambil BUMN rata-rata pelabuhan besar memang, porsi beton, pancang besar, peralatan yang besar sehingga terlibat tidak padat karya," ujarnya.

Padahal, sebagian besar anggota Gapensi merupakan kontraktor skala kecil. Total, hanya sekitar 5% yang merupakan kontraktor skala menengah besar.

"Porsi kan anggota Gapensi 95% itu kecil, yang menengah itu di kisaran 3%, yang besar sedikit 1-2%," ujarnya.

Bukan hanya itu, jumlah anggota juga tergerus karena penyaluran dana desa. Sebab, proyek di desa tidak dikontrakkan.

"Penyebabnya harus kita lihat jauh mendalam, apa penyebabnya menurun, mungkin karena porsi yang ditenderkan menurunkan juga di daerah," paparnya.

Dia melanjutkan, banyaknya kontraktor yang tidak mendapatkan pekerjaan membuatnya tidak mendaftarkan sebagai anggota. Dia menuturkan, keanggotaan asosiasi sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan proyek.

Dia menuturkan, beberapa perusahaan swasta yang menjadi subkon memiliki pengalaman pahit dengan proses pembayaran yang lama.

"Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena enggak dibayar bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman daerah seperti itu," kata dia.

Dia juga mengimbau BUMN untuk fokus kepada satu bisnis saja sesuai dengan lini bisnisnya sehingga sehingga tidak seluruh sektor usaha dikuasai perusahaan pelat merah. Keluhan tersebut pernah dia sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Kita kemudian minta BUMN jangan kemudian jadi gurita. Kalau dia memang BUMN dilahirkan jadi BUMN di infrastruktur atau konstruksi dia stay di situ dong jangan kemudian dia bentuk anak perusahaan cucu perusahaan ada hotel ada properti yang sebenernya itu bisa diambil oleh porsi swasta nasional," kata Bambang.


(zlf/zlf)


Download Aplikasi Berita Radar Pribumi di SINI

Silahkan KLIK LIKE :







Tidak ada komentar