Header Ads

Fakta Tentang Razia Buku Komunis Ini Jadi Tamparan Keras Buat PDIP!


Aksi sweeping serta penyitaan buku yang diduga berisikan paham PKI dan komunisme di Kediri, Jawa Timur ternyata tidak hanya dilakukan pihak TNI saja. Namun juga melibatkan Tim Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejari dan Pemda Kediri.

"Itu dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak Kodim, Intelkam Polres Kediri, Kejari, Satpol PP dan Kesbangpol Pemkab setempat," jelas Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto melansir RMOLJatim, Senin (31/12).

Dijelaskan Singgih, penyitaan buku tersebut dinilai sudah memenuhi prosedur. Hal itu, dikarenakan adanya dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya salah satu toko yang memperjualbelikan buku-buku propaganda berbau Komunis.

"Ini berawal dari pengaduan masyarakat ke Koramil Pare pada tanggal 25 Desember 2018, yang menyatakan bahwa buku-buku yang di jual di toko buku tersebut, berbau propaganda komunis,” katanya.

Singgih menambahkan, sebelum melaksanakan penyitaan atau pengamanan. Komandan Kodim melaksanakan koordinasi dengan para stakeholder setempat yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kapolres, Kakesbangpol dan Kasatpol PP Kediri. Kemudian membentuk tim gabungan guna menindaklanjuti informasi tersebut.

"Jadi tidak benar, jika langkah penyitaan buku-buku tersebut merupakan aksi sepihak dari TNI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu aparat gabungan di Kabupaten Kediri mendatangi sebuah toko yang disinyalir memperjualbelikan berbagai jenis buku yang berisikan paham komunisme.

Alhasil, ketika tim gabungan tersebut mendatangi toko yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan berhasil mengamankan 136 buku yang terdiri dari 18 judul buku berisikan paham komunisme.

Sebelumnya, PDIP mengkritik penggrebekan toko buku dan penyitaan buku-buku yang dianggap berisi paham Komunisme di Kediri oleh TNI, Kamis (27/12/2018).

Sebab, aparat Koramil 0809/11 Pare wilayah Kabupaten Kediri juga turut menyita dua buku karangan Bung Karno , proklamator sekaligus Presiden pertama RI, yakni Nasionalisme, Islamisme, Marxisme dan Islam Sontoloyo.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai, penyitaan buku-buku tersebut terlelu berlebihan alias lebai.

"Kalau buku-buku itu tidak dilarang kejaksaan, maka itu boleh beredar," kata Eva Sundari kepada Suara.com, Kamis (27/12/2018).

Selain itu, Eva menyoroti soal penyitaan buku-buku dari dua toko buku itu dilakukan oleh anggota TNI. Padahal, seharusnya yang berwenang untuk menarik buku-buku yang dianggap tidak layak beredar ialah petugas kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan Eva lantaran penertiban buku-buku itu termasuk ke dalam tugas pengamanan dalam negeri, sedangkan anggota TNI seyogyanya memiliki tugas terkait pertahanan negara.

Eva juga menekankan, semua pihak harus mengecek daftar buku yang boleh beredar maupun tidak.

"Sebaiknya tidak lebai dalam memeriksa itu. Serahkan pada ahlinya. Cek daftar buku yang dilarang oleh kejaksaan," ujarnya.

"Kalau ada yang mau mancing-mancing, saya lebih suka menyerahkannya kepada polisi. Jadi siapa ini yang mempunyai ide untuk melakukan penyitaan.”
[jto]


Download Aplikasi Berita Radar Pribumi di SINI

Silahkan KLIK LIKE :







Tidak ada komentar