Header Ads

Trilyunan Dana CSR di Zaman Ahok Tak Jelas Ngalir Kemana, KPK Harus Turun Tangan!


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut dana pertanggung jawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di era masa kepemimpinan Gubernur  DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Diperkirakan, masih triliunan rupiah dana dari pihak swasta itu tidak jelas penggunaannya.  DPR DKI juga diminta tidak tinggal diam, harus menggunakan hak bertanya.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan saat ini belum ada aturan yang jelas soal penggunaan dana CSR di Pemprov DKI Jakarta.

"Seharusnya ada aturan yang jelas. Sebab akhirnya proyek-proyek pembangunan dengan dana CSR ini diserahkan ke Pemprov DKI," kata Febri saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Tanpa adanya aturan yang jelas, lanjut Febri,  dalam penggunaan itu, membuat celah korupsi sangat besar. Terlebih selama ini audit tentang penerimaan dan pengeluaran tak terlihat.  Melihat hal ini, Febri mendesak agar Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan. "Pengawasan yang benar harus dilakukan mengecek soal dana CSR," tutur Febri.

DPR Jangan Diam

Sementara itu pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengungkapkan,‎ masyarakat wajib tahu penggunaan dana CSR. Mengingat, sejauh ini tidak pernah dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Dia menjelaskan, jika tidak tercatat dalam APBD maka akan sulit untuk diaudit. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan menemui hambatan dalam memeriksa anggaran tersebut.

"Kalau sudah begini kami menyarankan aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian lah yang harus turun tangan," ujar Amir di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Ia mendesak agar DPRD DKI Jakarta juga tidak tinggal diam. Pihak DPRD DKI, kata dia, harus menggunakan hak bertanya dengan memanggil pihak- pihak terkait. "Semua pihak berkepentingan untuk menjadikan pengelolaan keuangan DKI yang bersih dan transparansi," tegasnya.

Terpisah, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga melihat, dalam membangun Jakarta, Ahok kerap bersikeras menggunakan dana pengembang untuk melakukan pembangunan fisik yang dampaknya untuk masyarakat. Namun menurutnya, penggunaan dana CSR tidak membuat pembangunan itu berkelanjutan.

"Pembangunan pakai dana pengembang membuat SKPD makan gaji buta. Banyak SKPD yang mengeluh ke saya, ngapain lagi kita kerja kalau semua udah dikerjain swasta," ujarnya.

Ia mencontohkan, misalnya saja penataan waduk pluit. "Termasuk dengan pembangunan Ruang Publik Terbuka Rumah Anak (RPTRA) yang kini akhirnya banyak yang tidak berfungsi seperti tujuan awalnya," ungkap dia.

Download Aplikasi Berita Radar Pribumi di SINI

Silahkan KLIK LIKE :







Tidak ada komentar