Header Ads

Fatwa MUI : Pemimpin Boleh Tak Ditaati, Pemimpin yang Ingkar Janji Jangan Dipilih Lagi


Forum ijtimak Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tegal, beberapa waktu lalu pernah menghasilkan fatwa bahwa masyarakat boleh tidak mentaati pemimpin yang kebijakannya bertentangan dengan agama.

Seperti pemimpin melegalkan sesuatu padahal agama melarang, atau pemimpin melarang sesuatu padahal agama memerintahkannya.

"Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah," kata Ketua Tim Perumus Komisi A Muh Zaitun Rasmin di Tegal. Demikian tulis Antara.

Fatwa itu telah disepakati oleh para ulama MUI dari berbagai ormas Islam. Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati itu diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat, yang mengalami keraguan dalam beragama.

Zaitun melanjutkan, seorang pemimpin dituntut untuk menaati janjinya saat kampanye. Apabila pemimpin tersebut ingkar, maka dia berdosa dan tidak boleh dipilih kembali di periode pemilihan berikutnya. MUI akan terus memberikan tausiyah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.

"MUI meminta agar para calon pemimpin baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif untuk tidak mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya," lanjut Zaitun.

Terkait ini, MUI menggaris bawahi bahwa yang menjadi kewajiban pemimpin adalah menepati janji yang tidak bertentangan dengan agama dan mengandung unsur kemaslahatan.

Calon pemimpin, lanjut dia, dilarang berjanji menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Apabila dia menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan agama, maka calon pemimpin tersebut haram dipilih dan apabila terpilih maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan.
[cob/merdeka
Silahkan KLIK LIKE :







Tidak ada komentar